Potensi Pengembangan Agribisnis JAMBI

Paradigma pembangunan transmigrasi mengalami perubahan secara signifikan dari demografis, pengurangan kepadatan penduduk ke paradigma pembangunan daerah. Salah satu implikasinya adalah bawa pembangunan unit-unit permukiman transmigrasi (UPT) harus didesain untuk tumbuh dan berkembang menjadi kawasan pertumbuhan (growt center).

Sebuah kawasan transmigrasi harus terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada, atau menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru (Priyono,2001). Dengan demikian pembangunan transmigrasi kedepan diarahkan kepada pengelolaan berbasis agribisnis dan kemitraan yang saling menguntungkan.
Investasi pemerintah dalam membangun Unit-unit Permukiman Transmigrasi (UPT),
telah maksimal, namun masih belum seluruhnya mampu menjadi, atau menopang sebuah
kawasan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (PPE). Sebuah hasil penelitian yang
dilakukan oleh Puslitbangtrans (2000), menunjukkan bahwa pembentukan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi menemui kendala besar, sehingga hanya
sekitar 14% dari keseluruhan unit permukiman transmigrasi (dalam pembinaan) diprediksi siap
menjadi pusat pertumbuhan.
Unit permukiman transmigrasi (UPT) yang dibangun oleh pemerintah umumnya
berbasis lahan sehingga kawasan tersebut potensi yang dapat dikembangkan adalah budidaya
pertanian. Sementara itu, investasi di bidang agribisnis dan agro-industri saat ini masih
mengalami kelesuan, terutama sejak masa krisis. Terbatasnya jumlah investor di sektor
pertanian, apalagi di kawasan transmigrasi, menjadi salah satu kendala perkembangan
kawasan transmigrasi dalam mencapai status sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Oleh
karena itu, upaya-upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan transmigrasi
harus terus dilakukan, agar eksistensi kawasan transmigrasi mampu mengangkat
perkembangan desa-desa sekitarnya.
Perlakuan terhadap unit-unit permukiman transmigrasi yang potensial perlu
ditingkatkan, melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pengembangan usaha dan
permodalan (investasi). Perlu dikembangkan berbagai kegiatan kemitraan usaha, mulai dari
produksi hingga pemasaran, termasuk juga peningkatan input sarana dan prasarana
pendukung perkembangan investasi. Upaya penggalakkan investasi swasta untuk menopang
kegiatan bisnis di kawasan transmigrasi harus terus dilakukan. Salah satunya adalah melalui
penyebarluasan informasi mengenai peluang usaha dan investasi di kawasan transmigrasi.
Lokasi-lokasi yang potensial sebagai pusat pertumbuhan harus dipromosikan sedemikian rupa
sehingga menarik minat bagi para investor, baik investor daerah maupun investor pusat.
Pertumbuhan suatu UPT sebagai kawasan pengembangan sangat dipengaruhi oleh
“faktor dalam” dan “faktor luar”. Faktor dalam antara lain tingkat pendidikan transmigran,
kemampuan teknologi, kelembagaan petani, peran lembaga ekonomi, kemampuan usaha
transmigran, kemauan transmigran untuk bekerjasama dengan pihak luar, aksesibilitas yang
tinggi, dan adanya komoditas unggulan yang bernilai ekonomi tinggi. Faktor luar mencakup
keberadaan pasar di luar UPT, jalur pemasaran dari UPT ke kota kecamatan dan atau
kabupaten, industri pengolahan yang bahan bakunya dari UPT, kios saprodi dengan harga
yang relatif murah. (Puslitbangtrans, 2002)
Pembangunan transmigrasi berbasis lahan dengan penekanan usaha transmigran di
sektor pertanian, harus diselaraskan dengan sektor terkait, yaitu sektor pertanian. Sementara
itu kebijakan pemerintah sektor pertanian seperti memberdayakan (petani) di hulu dan
memperkuat di hilir guna terus digalakan, guna menciptakan peningkatan nilai tambah dan
daya saing usaha pertanian (Departemen Pertanian, 1997).
Pengembangan kawasan transmigrasi dalam kerangka agribisnis memerlukan
kerjasama atau kemitraan antar pelaku agribisnis serta keterkaitan antar sektoral. Kerjasama
antara para investor usaha pertanian dengan petani haruslah didasarkan atas asas saling
memerlukan, saling menguatkan dan saling menguntungkan. Di samping itu, aparat pembina
sebagai motivator dan fasilitator, mutlak diperlukan dalam rangka memberdayakan ekonomi
rakyat.
Kemitraan antara transmigran dan pengusaha menengah atau besar sangat diperlukan
dengan tujuan meningkatkan kemampuan usahatani dan kesejahteraan. Karena volume
produksi masing-masing petani umumnya rendah, maka tidaklah efisien jika mitra usaha
melakukan kemitraan dengan individu petani. Karena itu, kemitraan harus dilakukan antara
mitra usaha dengan organisasi petani. Saat ini, usahatani transmigran dan organisasi yang ada
di tingkat petani umumnya masih belum mantap dan mandiri. Karena itu, kemitraan antara
transmigran dan investor memerlukan pembinaan pemerintah, agar kelembagaan petani dapat
tumbuh kuat dan efektif, serta mempunyai posisi tawar yang sama dengan mitra usahanya.
Tujuan kajian ini adalah mengetahui potensi pengembangan agribisnis di kawasan
transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, dengan sasaran dapat mendorong minat investor daerah
dan pusat untuk mengembangkan bisnis dan berinvestasi di kawasan transmigrasi.
Data yang dikumpulakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diambil dari
hasil wawancara dengan para penjabat Pemda Kabupaten Muaro Jambi, Kantor Dep.
Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, beberapa Investor di bidang Perkebunan, dan
transmigran. Sedangkan data sekunder dari majalah Pemda Jambi, laporan tahunan Provinsi
Jambi dan Muaro Jambi dalam angka.
II. SEKILAS POTENSI KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI
1. Kondisi Geografis
Kabupaten Muaro Jambi terletak di antara 1° 15′ LS-2 °20 Lintang Selatan dan
diantara 103° 10′ – 104° 20′ Bujur Timur. Daerah Kabupaten Muaro Jambi beriklim tropis
dan dengan ketinggian dari permukaan laut bervariasi antara 0-10 meter = 11,8 persen, 11-
1000 meter = 83,7 persen, dan 1001-500 meter = 4,5 persen, sehingga wilayahnya
sebagian besar merupakan dataran rendah. Rata-rata curah hujan bulanan sebesar 192
mm dengan 16 hari hujan, suhu udara rata-rata per hari sebesar 26,2 °C.
Jarak ibukota Kabupaten Muaro Jambi (Sangeti) ke Kota Jambi sejauh 38 km dan
dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor selama 30 menit dengan sarana dan
prasarana transportasi baik.
Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Muaro Jambi adalah 5.300 Km², yang
dibatasi di sebelah selatan oleh Provinsi Sumatera Selatan, sebelah barat berbatasan
dengan Kabupaten Batang Hari, sebelah timur dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
dan di sebelah utara dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Muaro Jambi
dibagi menjadi 7 wilayah kecamatan seperti yang terlihat dalam tabel berikut:
Tabel 1. Persentase Luas Daerah Menurut Kecamatan
No Kecamatan Luas ( Km2 ) Persentase
1 Jambi luar kota 1.013,18 19,1
2 Mestong 185,71 3,5
3 Sekernan 571,77 10,8
4 Maro Sebo 598,89 11,3
5 Kumpeh 1.678,94 31,7
6 Kumpeh Ulu 633,01 11,9
7 Sei Bahar 618,50 11,7
Jumlah 5,300 100,00
2. Kondisi Demografis
Jumlah Penduduk Kabupaten Muaro Jambi tahun 2002 telah mencapai 246.515
jiwa terdiri atas penduduk laki-laki 127.385 jiwa dan 119.130 jiwa perempuan, sedangkan
jumlah penduduk tahun 2001 sebanyak 235.940 jiwa sehingga laju pertumbuhan penduduk
selama setahun sebesar 4,3 persen. Pertumbuhan penduduk per tahun yang cukup besar
ini tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk, pada daerah dengan daya
dukung lahan lebih besar.
Dari peseberan penduduknya terlihat sebagian besar mendiami daerah-daerah
perkotaan atau kecamatan yang lebih maju seperti Kecamatan Luar Kota Jambi, Sei Bahar,
dan Kumpeh Hulu. Kedua kecamatan terakhir ini merupakan daerah transmigrasi yang
berhasil sehingga perkembangan pertumbuhan ekonomi sangat pesat dan menarik orang
untuk tinggal di daerah ini, disamping itu karena relatif lebih baik akan ketersediaan sarana
dan prasaranya perekonomian di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan pula bahwa tidak
meratanya daya dukung lingkungan yang kurang seimbang di Kabupaten Muaro Jambi.
Jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada Tabel
2:
Tabel 2 . Persebaran Jumlah Penduduk di Tujuh Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi, Tahun 2002
No Kecamatan Penduduk (Jiwa)
Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Luar Kota Jambi 25.657 24.225 49.882
2 Mestong 19.821 18.382 38.203
3 Sekernan 13.485 12.782 26.267
4 Maro Sebo 12.401 11.933 24.334
5 Kumpeh 10.858 10.400 21.258
6 Kumpeh Hulu 21.962 21.052 43.014
7 Sei Bahar 23.102 20.356 43.558
Sumber : Muaro Jambi Dalam Angka, 2002.
3. Sumberdaya Manusia
Kondisi sumberdaya manusia (SDM) di Kabupaten Muaro Jambi, khususnya
bidang pendidikan secara umum masih kurang mendukung jika dibandingkan dengan
kabupaten lainya. Hal ini karena Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah baru dari
hasil perluasan daerah kabupaten, yang dulunya masih wilayah Kabupaten Batanghari. Hal
ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan sumberdaya manusia yang kualitas dalam
jumlah yang cukup. Disamping itu faktor geografis yang belum mendukung, sehingga
transportasi dan komunikasi antar wilayah perdesaan dan perkotaan belum berjalan
maksimal.
Perkembangan angkatan kerja yang cukup besar nampaknya belum mampu juga
diimbangi oleh kemampuan kesempatan kerja. Ketimpangan ini berpengaruh buruk bagi
pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi. Jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan
hingga akhir tahun 2002 sebanyak 2.101 orang, sedang lowongan kerja yang tersedia
hanya dapat menampung 114 orang atau 5,4 persen.
4. Kondisi Sosial-Budaya
Mayoritas penduduk Kabuapten Muaro Jambi adalah Suku Melayu, dan memeluk
agama Islam dengan cukup taat menjalankan perintah agamanya. Dari sejarah masuknya
agama Islam ke Jambi dan daerah sekitarnya, penduduk asli menganut kepercayaan lama
yang bersumber dari lingkungan kehidupan mereka sendiri. Kemudian datang agama Hindu
dan berkembang dengan cepatnya, yang kemudian ini juga menjadi anutan dan tuntutan
kehidupan. Unsur kepercayaan yang dahulu pernah dianut sampai saat ini masih juga
tertinggal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dan dalam beberapa unsur itu
tercampur dalam ajaran Islam.
5. Kondisi Sosial-Ekonomi
Mata pencaharian pokok penduduk Kabupaten Muaro Jambi adalah bertani, karena
sebagian besar pendapatan pokoknya berasal dari usaha pertanian, hal ini ditunjukan oleh
luasan daerah pertanian yang ada di derah ini. Luas panen padi sawah dan ladang tahun
2002 sebesar 5.295 hektar dengan produksi 24.541 ton. Sedang produksi palawija seperti
ubi kayu = 4.667 ton, ubi jalar = 2.845 ton, jagung = 6.216 ton, kacang hijau = 85,47 ton,
dan kacang tanah = 187,6 ton. Daerah pertanian meliputi Kecamatan Maro Sebo seluas
1.590 hektar kemudian Kecamatan Sekernan 1.369 hektar. Untuk sektor perkebunan
seperti kelapa sawit seluas 25.364 hektar dan karet seluas 2.906 hektar yang didominasi
oleh daerah dataran bergelombang.
Jumlah ternak yang berkembang seperti ternak besar sebanyak 13.893 ekor (sapi
dan kerbau), ternak kecil sejumlah 25.113 ekor (kambing, domba, dan babi), sedang ternak
unggas sebanyak 520.010 ekor (ayam buras, ayam ras, ayam pedaging, dan itik). Kondisi
ini cukup membantu untuk mencukupi kebutuhan sumber konsumsi masyarakat di
Kabupaten Muaro Jambi.
III. POTENSI AGRIBISNIS DI KAWASAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI
A. Wilayah Pengembangan Agribisnis
Menurut RTRWN, Provinsi Jambi akan dikembangkan menjadi dua kawasan andalan
yaitu kawasan Muara Belian dan sekitarnya dan kawasan Muaro Bungo-Sarolangun dan
sekitarnya.
1. Kawasan Muara Belian dan sekitarnya
Sektor unggulan yang potensial di kawasan ini adalah industri, sub sektor perkebunan,
pariwisata, tanaman pangan dan perikanan. Kota dalam kawasan yaitu Muara Belian
dengan fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), sedangkan Kuala Tungkal, Muara
Tembesi, Muara Sabak, Nipah Panjang dan Pelabuhan Dagang sebagai Pusat Kegiatan
Lokal (PKL).
2. Kawasan Muara Bungo- Sarolangun dan sekitarnya
Sektor unggulan di kawasan ini adalah sub sektor perkebunan, tanaman pangan dan
kehutanan. Kota dalam kawasan ini adalah Muara Bungo, Bangko, Sarolangun, Muara
Tebo, Sungai Penuh, Tanah Tumbuh dan Sungai Bengkal yang keseluruhnya sebagai
Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
Dikaitkan dengan rencana terpadu pengembangan permukiman dan prasarana wilayah
di Provinsi Jambi hingga tahun 2004, terdapat satu kawasan cepat tumbuh dan satu kawasan
tertinggal. Jika melihat dari segi pengembangan atau pembangunan prioritas baik berdasarkan
RTRWN dan Rencana Terpadu Pengembangan Pemukiman, ternyata kawasan andalan yang
ada di Provinsi Jambi tidak diprioritaskan untuk dikembangkan.
Arah kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengembangan kawasan
transmigrasi tertuang pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata
Ruang Kabupaten (RTRWK). Dari arahan kebijakan Tata Ruang tersebut dapat dibedakan
menjadi dua fungsi yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Disamping itu telah
ditetapkan kawasan-kawasan strategi di Provinsi Jambi yaitu Kawasan Sarolangun, Bangko,
Bungo Tebo, Merlung dan Tanjung Jabung Timur.
Kawasan pengembangan transmigrasi masuk dalam kawasan pengembangan
budidaya. Bila dikaitkan dengan pola-pola kegiatan usaha yang dikembangkan melalui
transmigrasi, maka pengembangan kawasan budidaya yang dapat diintegrasikan adalah
sebagai berikut :
1. Kawasan Hutan Produksi, kawasan ini sebagai besar diarahkan di Kabupaten Batanghari
dan sebagian di Sarolangun Bangko dan Bungo Tebo.
2. Kawasan Pertanian, pengembangan kawasan ini seluruhnya diarahkan untuk
pengembangan budidaya tanaman pangan lahan basah/kering, perkebunan, peternakan
dan perikanan darat. Namun yang lebih diprioritaskan pengembangannya adalah kawasan
pertanian tanaman pangan lahan basah dan perkebunan. Pengembangan pertanian lahan
basah dan perkebunan diarahkan pada kabupaten Sarolangun Bangko, Bungo Tebo,
Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.
3. Kawasan Permukiman, dibedakan menjadi dua yaitu pemukiman kota dan pemukiman
pedesaan. Pengembangan pemukiman pedesaan mencakup perkampungan yang telah
ada, dan diarahkan pada perluasannya. Dalam kaitan ini kebijakan pemanfaatan ruang
didasarkan pada tujuan untuk pengembangan kawasan pemukiman yang terkait dengan
kegiatan budidaya pertanian, meliputi pengembangan desa-desa sebagai pusat
pertumbuhan dan pengembangan transmigrasi lokal
B. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pelayananan Agribisnis
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengembangkan dan menarik
investasi, khususnya di kawasan transmigrasi telah dibentuk suatu Badan Promosi dan
Penanaman Modal Daerah. Badan ini bertugas untuk mengkoordinir penanaman modal
baik modal dalam negeri maupun modal asing. Sementara itu di tingkat pemerintah daerah
kabupaten/kota ditangani oleh bagian ekonomi pemerintah daerah .
Pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Jambi, untuk mendorong
masuknya modal dalam negeri maupun asing, telah mengeluarkan kebijakan pintu terbuka.
Artinya baik perseorangan, maupun perseorangan dapat menanamkan modalnya sesuai
dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Bagi investor yang akan
menginvestasikan modalnya, harus mengajukan permohonan kepada Bapromoda,
selanjutnya setelah mendapatkan rekomendasi dan ijin, investor bersangkutan dapat
menjalankan bisnisnya.
Dari diskusi dengan Bapromoda dan investor, pada dasarnya pemerintah daerah
mempermudah proses perijinan. Permohonan ijin investasi hanya membutuhkan waktu
yang relatif cepat (7-9 hari). Pihak pemerintah juga memberikan jaminan kepastian
keamanan dan hukum dalam pelaksanaan investasi, memfasilitasi kedua pelaku investasi
yaitu investor dan petani agar kedua pihak dapat menjalin kerjasama yang saling
menguntungkan. Disamping itu kemudahan dan keringanan biaya retribusi yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah menjadikan daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan
modalnya.
Sebagian besar investor yang masuk ke Provinsi Jambi dan Kabupaten Muaro
Jambi bergerak dalam agribisnis perkebunan kelapa sawit, karet dan pengolahan minyak
kelapa sawit, sedangkan agribisnis tanaman pangan kebanyakan tidak diminati oleh
investor. Karena kepastian lahan untuk produksi tidak terjamin, harga komoditas tanaman
pangan berfluktuasi sehingga keuntungan yang diperoleh relatif kecil.
Dalam pengembangan kemitraan tentunya memerlukan layanan-layanan yang
disediakan oleh pemerintah kabupaten agar kerjasama tersebut berjalan dengan baik.
Kontribusi pemerintah tersebut antara lain:
1) Memfasilitasi petani dalam membentuk kelompok tani atau kelompok produktif dan
koperasi.
2) Mempersiapkan petani atau transmigran agar siap bekerjasama dengan investor
3) Mempersiapkan petani atau transmigran agar memiliki orientasi bisnis dan mampu
menabung untuk modal mengembangkan usahataninya.
4) Membantu petani/transmigran menentukan pola kemitraan.
5) Membantu petani atau transmigran mencari dan menentukan investor yang
bertanggung jawab.
6) Penyedia fasilitas penunjang seperti menciptakan penyederhanaan prosedur perijinan
dan memfasilitasi permodalan.
7) Memfasilitasi petani maupun investor apabila terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan
kemitraan.
8) Membuka peluang usaha bagi masyarakat tani melalui peraturan dan kebijakan daerah,
menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti jalan usahatani, pasar serta
alokasi dana yang memadai bagi kegiatan pendampingan kelompok.
9) Penyedia fasilitas penunjang seperti menciptakan penyederhanaan prosedur perijinan
dan memfasilitasi permodalan.
10) Mempersiapkan petani atau transmigran agar memiliki orientasi bisnis dan mampu
menabung untuk modal mengembangkan usahataninya.
Jika ditelusuri ternyata potensi investor daerah untuk pengembangan agribisnis di
kawasan transmigrasi cukup besar. Sebagian besar investor berminat dalam usaha
investasi agribisnis tanaman perkebunan, sedang inventasi pada tanaman pangan tidak
menarik bagi mereka. Hal ini disebabkan karena investasi agribisnis komoditas
perkebunan lebih menguntungkan dibanding tanaman pangan. Alasan ini sejalan dengan
pendapat beberapa investor di Kota Jambi bahwa resiko yang dihadapi sangat besar pada
investasi tanaman pangan akibat harganya berfluktuasi, produksi tidak tahan lama
sehingga cepat rusak, sulitnya informasi pasar dan tidak mudah mengendalikan harga
pasar. Sedang kendala yang dihadapi investor disektor tanaman pangan adalah sulitnya
memperoleh lahan yang luas dan letaknya terkonsentrasi (memudahkan pengelolaan
lahan), kepastian hukum, dan keamanan. Faktor kendala tersebut menjadikan
pertimbangan bagi pihak investor untuk berinvestasi khususnya di kawasan transmigrasi.
Menurut hasil wawancara dengan Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah.
Provinsi Jambi (2003), telah tercatat 10 perusahaan yang telah mengajukan perijinan dan
telah menanamkan modalnya di bidang agribisnis komoditas kelapa sawit di kawasan
transmigrasi di Kabupaten Muaro Jambi. Jumlahnya memang relatif sedikit namun kiranya
masih ada potensi dan peluang cukup besar apabila kondisi perekonomian nasional
sudah membaik dan diikuti kebijakan pemerintah yang menarik bagi dunia usaha atau
investor (insentif investasi).
Masuknya investor agribisnis ke kawasan transmigrasi diharapkan dapat
mempercepat pusat pertumbuhan ekonomi (PPE) di kawasan tersebut, yang akhirnya
akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik. Nama investor
yang menanamkan investasinya di bidang agribisnis komoditas kelapa sawit di kawasan
transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Perusahaan yang Menanamkan Modalnya di Sektor Pertanian (agribisnis) di
Kabupaten Muaro Jambi.
No Nama Perusahaan Jenis Usaha Keterangan
1 PT. Sawit Jambi Lestari Kebun sawit Aktif
2 PT. Sawit Desa Makmur Kebun sawit Aktif
3 PT. Sacona Persada Kebun sawit Aktif
4 PT. Gatra Kembang Paseban Kebun sawit Aktif
5 PT. Tanpak Langit Sejahtera Kebun sawit Aktif
6 PT. Indo Kebun Unggul Kebun sawit Aktif
7 PT. PT Agro Dua Sawit Sejahtera Pengolahan minyak sawit Permohonan baru
8 PT. Berkat Jaya Pangestu Kebun sawit Permohonan baru
9 PT. Nusantara VI (Persero) Kebun, pengolahan sawit Permohonan baru
10 PT. Agro Sawitama Abadi Kebun sawit Permohonan baru
Sumber : Bapemproda Provinsi Jambi, 2002.
C. Pola Kemitraan Dalam Agribisnis
Pengembangan usaha agribisnis sebaiknya menggunakan pola kemitraan yang
sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Pola kemitraan yang tepat dan sesuai
dengan keinginan tranmigran di daerah penelitian adalah Pola Kemitraan Operasional
Agribisnis (KOA), dengan peran pemerintah daerah, investor, dan transmigran yang saling
mendukung.
Kemitraan yang dilakukan antara petani/transmigran dengan investor atau
perusahaan mitra yang harus diperhatikan adalah maksud dari kemitraan, tujuan, dan pola
kemitraan yang memenuhi prinsip-prinsip dalam kemitraan, peran pemerintah daerah,
bidang usaha dan komoditas unggulan yang dapat dikembangkan.
Kemitraan usaha merupakan kerjasama antara kelompok tani dengan investor
(perusahaan mitra) di bidang pertanian baik usahatani (on farm) maupun non usahatani
(off farm) dan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan (Kep
Mentan 940/1997.) Kemitraan usaha dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan
kemampuan usahatani dan kesejahteraan transmigran.
Kemitraan dapat dikembangkan melalui berbagai alternatif pola dan bentuk
kelembagaan sesuai dengan aspirasi transmigran dan perusahaan mitra. Berbagai
alternatif kemitraan dapat dilaksanakan di lokasi transmigrasi dengan prinsip saling
membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat, prinsip tersebut harus
diperhatikan diantara kedua belah pihak yaitu antara investor (perusahaan mitra) dan
petani. Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kemitraan adalah sikap investor
yang tidak bertanggung jawab. Sehingga untuk melakukan kemitraan yang perlu
diperhatikan oleh pemerintah daerah sebagai fasilitator sebaiknya melaksanakan seleksi
lebih teliti terhadap investor.
Kemitraan dengan pola Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA) lebih sesuai
dilaksanakan di kawasan transmigrasi. Secara ekonomi dan kemampuan transmigran pola
KOA dapat memberikan nilai positif terhadap petani dari sisi pembinaan, adopsi teknologi,
modal usaha, serta jaminan pasar. Bentuk kemitraan pola Kerjasama Operasional
Agribisnis (KOA) dapat dilaksanakan dengan mengembangkan usaha dari kelompok tani
yang bekerjasama dengan investor (perusahaan mitra). Pola KOA merupakan bentuk
kemitraan yang sering dilakukan oleh petani atau transmigran dengan investor (Gambar 1).
Dari pola pengembangan kemitraan tersebut antara transmigran dan investor di
kawasan transmigrasi sebaiknya investor melakukan pendampingan sebagai berikut :
a. Transmigran harus selalu didampingi oleh penyuluh pertanian dari investor yang
bertindak sebagai motivator
b. Ada perjanjian secara tertulis antara transmigran dan investor yang memuat hak dan
kewajiban masing-masing yang bekerjasama. Investor bertindak sebagai pengelola
(investor tidak memiliki lahan usaha).
Untuk mengembangkan kemitraan pola KOA antara investor dengan transmigran perlu
menetapkan hal-hal sebagai berikut :
a. Adanya kelembagaan petani (kelompok tani/kelompok produktif) untuk mempermudah
pembinaan dan negosiasi dengan investor.
b. Dalam pelaksanaan kemitraan, investor memiliki tanggung jawab memberi pembinaan
kepada petani yang terhimpun dalam kelompok tani berupa :
1) Pinjaman bibit, pupuk, dan pestisida
2) Pinjaman modal usahatani
3) Bimbingan teknis budidaya, dan manajemen agribisnis.
4) Bimbingan menyusun proposal untuk dapat mengakses modal ke Bank BRI
setempat.
5) Menampung dan memasarkan hasil panen.
6) Pemerintah Daerah memberi pembinaan kepada investor yang diarahkan untuk
membantu pemecahan masalah, pemberian informasi pasar, teknologi dan
kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan kemitraan.
7) Hasil produksi transmigran dibeli oleh investor dengan harga, jumlah, kualitas
sesuai dengan kesepakatan bersama.
D. Kasus Kawasan Transmigrasi Kumpeh, Muaro Jambi
1. Kawasan Transmigrasi Kumpeh
Kawasan transmigrasi Kumpeh berada di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten
Muaro Jambi yang memiliki luas daerah sebesar 5.775 hektar. Salah satu sampel untuk
uji petik adalah desa Mekarsari yang merupakan desa eks UPT Kumpeh dan termasuk
dalam kawasan transmigrasi Kumpeh. Letaknya berdekatan dengan desa-desa asli
dan memiliki sarana jalan dan prasarana transportasi relatif baik dan lancar, sehingga
secara alami terjadi interaksi secara ekonomi maupun sosial.
Kawasan transmigrasi Kumpeh terdiri 4 desa eks Unit Pemukiman
Transmigrasi (UPT) dan 1 desa asli. Aksesibilitas ke pusat ekonomi terdekat sekitar 2
km dapat ditempuh selama 5-10 menit dengan menggunakan sepeda. Aksesibilitas ke
pusat kegiatan ekonomi (sub terminal agribisnis) yang ada di ibukota kecamatan
Kumpeh Ulu sekitar 27 km dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua atau empat
Gambar 1: Kemitraan pola KOA
KELOMPOK
TANI I, II, …
INVESTOR/
PERUSAHAAN
MITRA
PETANI
PETANI
PETANI
PETANI
PETANI
PETANI
Kemitraan
Pendampingan
usahatani
Keterangan:
: Hubungan langsung
: Hubungan kemitraan dalam pembinaan
teknik
memerlukan waktu sekitar 20-30 menit. Jarak ke pusat pemerintah Kabupaten Muaro
Jambi di Sangeti sekitar 75 km, dan ke Ibukota Provinsi Jambi sekitar 40 km yang
dapat ditempuh masing-masing sekitar 90 menit dan 40 menit dengan sarana jalan dan
transportasi cukup baik dan lancar.
Petani di desa Mekarsari memperoleh lahan seluas 2,5 hektar dengan rincian
0,5 hektar lahan pekarangan, 1 hektar lahan usaha I dan 1 hektar lahan usaha II.
Lahan pekarangan merupakan tanah daratan, lahan usaha I lahan pasang surut tipe B,
sedang lahan usaha II sebagian besar merupakan lahan pasang surut tipe A (dengan
ketinggian pasang surut ±0,5 m) sehingga potensi pengembangan lahan untuk
tanaman pangan per tahun berpola padi + palawija. Lahan pekarangan tertata dan
ditanami berbagai tanaman semusim dan tahunan, lahan usaha I sebagian besar
ditanami jagung, ubi rambat dan cabe, sedangkan lahan usaha II ditanami padi varietas
lokal.
Umumnya masyarakat petani (eks transmigran) telah mengolah lahan
pekarangan dengan baik, yang diusahakan secara tumpang sari antara tanaman
semusim dan tahunan. Pemilikan lahan cukup bervariasi, 35 persen rata-rata
mempunyai lahan 2,75 hektar per kepala keluarga dan sisanya 65 persen memiliki
lahan 2,5 hektar per kepala keluarga. Umumnya pemilikan lahan berasal dari bantuan
pemerintah dan secara swadaya, rata-rata luas lahan yang diusahakan 2,4 ha per
kepala keluarga.
Tabel 4. Luas dan Jenis Lahan yang Diusahakan Eks Transmigran
No Jenis lahan Luas lahan
dibagi (Ha)
Luas lahan
digarap (Ha)
Persentase
1 Lahan Pekarangan 225 225 100
2 Lahan Usaha I 500 500 100
3 Lahan Usaha II 500 376 75,2
Sumber :Monografi Desa, tahun 2002
Sumber pendapatan utama petani berasal dari usahatani dan berdagang, jasa
(non farm). Rata-rata total pendapatan keluarga sekitar Rp 612.818,-per keluarga
per bulan atau 291,82 kg setara beras per keluarga per bulan (Tabel 5).
Tabel 5. Rata-rata Pendapatan EksTransmigran di Desa Merkarsari.
No
Sumber
Pendapatan
Pendapatan
Rp/Keluarga/bulan
Pendapatan
Kg/keluarga/bulan
1 Farm 512.075 243,850
2 Non farm 100.741 47,97
Total 612.741 291,82
Sumber: Data Primer diolah, 2003
Kelembagaan ekonomi yang sudah dibentuk di desa Mekarsari yaitu kelompok
tani yang berjumlah 23 kelompok tani. Pada saat ini semua kelompok tani aktif
mengikuti kegiatan yang telah disusun bersama-sama oleh para anggota. Masingmasing
kelompok tani beranggotakan 20-25 orang. Sumber modal kelompok tani
berasal dari modal sendiri dan pinjaman dari Koperasi Unit Desa (KUD).
Fasilitas ekonomi lainnya yang sudah terbentuk adalah koperasi unit desa
(KUD) yang sudah berbadan hukum. Aktifitas koperasi bergerak dalam simpan pinjam,
sedang penyediaan kebutuhan pangan, penyediaan sarana produksi seperti pupuk dan
obat-obatan pertanian tidak berjalan baik karena kekurangan modal. KUD diharapkan
menjadi lembaga ekonomi desa yang mampu memberi peluang bagi anggotanya untuk
melakukan aktifitas ekonomi. Koperasi diharapkan mampu menunjang pengembangan
usahatani anggotanya. Keberadaan KUD harus bersaing dengan beberapa took atau
kios pangan atau saprodi yang berkembang di sekitar desa Mekarsari yang
mempunyai modal lebih besar.
Untuk memperoleh sarana produksi pertanian, terutama pupuk dan obatobatan
transmigran tidak mengalami kesulitan. Mereka bisa membeli di kios saprotan di
desa sekitar atau di kota kecamatan maupun di kota Jambi.
Sebagian besar (64,2%) penduduk di desa Mekarsari memiliki umur produktif
(15-54 tahun). Rata-rata tenaga kerja produktif yang ada 2,4 jiwa per keluarga.
Pendidikan mereka relatif cukup baik, karena tidak satupun yang buta huruf, 56 persen
memiliki tingkat pendidikan tamat Sekolah Dasar (SD), sisanya tamat SLTP (37 %)
dan sebagian kecil (7%) tamat SLTA.
Potensi ekonomi di desa Mekarsari cukup potensial karena letaknya sangat
strategis yang memiliki aksesibilitas lancar sehingga arus keluar masuknya barang dan
komoditas pertanian petani relatif tidak masalah. Jarak lokasi ke jalan kabupaten (1 km)
yang menghubungkan Ibukota Provinsi Jambi dapat ditempuh menggunakan
kendaraan roda 2 dan 4, selama 40 menit . Pusat pertumbuhan ekonomi terdekat
berjarak sekitar 2 km yang dapat ditempuh sekitar 5 menit dengan menggunakan
sepeda. Umumnya petani menjual hasil usahataninya ke pasar di kota Jambi karena
memiliki aksesibilitas yang baik dan lancar.
Jasa ekonomi dan industri dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan
ekonomi di kawasan transmigrasi. Usaha warung dan industri rumah tangga banyak
berkembang di luar desa Mekarsari, karena sebagian besar petani masih berorentasi
pada usahatani sebagai modal perekonomiannya. Usaha jasa dan industri rumah
tangga yang ada seperti warung kebutuhan pangan, industri tempe dan tahu,
keberadanya sangat membantu penduduk desa Mekarsari.
Pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat dapat dijadikan tolok ukur
berkembang atau tidaknya pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi karena
pasar sebagai tempat terjadinya transaksi dan pergerakan arus barang. Pasar di
kawasan transmigrasi Kumpeh berkembang secara tradisional seperti pasar desa pada
umumnya. Kegiatan di pasar hanya terjadi setiap hari Senin dengan sarana prasarana
sederhana, sehingga pasar di kecamatan yang sarananya lebih baik umumnya banyak
didatangi oleh para pedagang dan konsumen yang umumnya petani. Pada hari pasaran
kecamatan arus barang dan mobilitas masyarakat sangat tinggi, hal ini didukung oleh
sarana jalan dan transportasi yang baik karena dekat dengan pusat ekonomi di kota
Jambi. Kondisi ini tentunya sangat mempercepat perkembangan ekonomi di kawasan
transmigrasi Kumpeh yang mulai berkembang.
2. Minat Transmigran Untuk Berkerjasama Dalam Agribisnis
Petani umumnya belum puas terhadap usahatani yang dilakukan selama ini
karena produktivitas lahannya belum optimal. Mereka umumnya mengharapkan adanya
kerjasama (kemitraan) dengan pihak lain sehingga produksi dan pemasaran hasil lebih
terjamin. Mereka memiliki keinginan yang besar agar usahataninya dapat berkembang
terutama pada lahan usaha II secara kemitraan. Dengan bermitra petani mudah
memperoleh pinjaman saprotan, dan mudah mengakses sumber modal. Pihak investor
membutuhkan kepastian lahan, dan kondisi keamanan yang kondusif. Melalui
kemitraan diharapkan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan.
Kendala yang selama ini dirasakan oleh petani sebagai penghambat dalam
pengembangan usahataninya adalah keterbatasan modal dan tenaga kerja serta
ketersediaan bibit/benih yang berkualitas. Pengembangan kemitraan dengan
perusahaan mitra yang memiliki modal dan mampu menyediakan bibit berkualitas
sangat diharapkan dan pernah dilaksanakan di semua lokasi penelitian tetapi belum
memberikan hasil yang menggembirakan.
Petani menginginkan kerjasama (kemitraan) model Kerjasama Operasional
Agribisnis, dimana petani menyediakan lahan dan tenaga kerja sedang pihak investor
menyediakan sarana produksi pertanian, teknologi, pembinaan dan pendampingan,
pemasaran dan pengolahan hasil.
Menurut Najiati (2001), lahan pekarangan dan lahan usaha I dirasakan oleh
transmigran merupakan harta yang sangat berharga karena kepemilikannya
membutuhkan suatu pengorbanan dan keberanian dalam mengambil keputusan untuk
ikut bertransmigrasi. Dari lahan pekarangan dan lahan usaha I inilah transmigran pada
awal penempatan menggantungkan hidupnya dari hasil lahan tersebut
Di kawasan transmigrasi Kumpeh (Mekarsari) minat untuk pengembangan
lahan I secara bermitra cukup besar yaitu 63,3 persen, hal ini didorong oleh keinginan
yang besar untuk pengembangan budidaya tanaman kelapa sawit pada lahan tersebut.
Pendapat ini cukup beralasan karena lahan usaha I lebih sesuai untuk budidaya kelapa
sawit jika dibandingkan dengan lahan usaha II yang setiap tahunnnya mengalami
genangan air yang sulit diatasi dengan drainase.
Namun di lokasi transmigrasi lain dimana lahan usaha II tidak tergenang air,
pada umumnya petani transmigran menginginkan lahan usaha II sebaiknya
dikembangkan secara kemitraan dengan perusahaan mitra. Hal ini disebabkan karena
mereka kekurangan tenaga kerja dan modal sehingga tidak mampu lagi untuk
mengolah lahannya. Tetapi ada sebagian yang berpendapat bahwa lahan yang telah
dikelolanya relatif luas sehingga sebagian lahan usaha lainnya sebaiknya di kelola
secara kemitraan. Mereka beranggapan pengelolaan lahan secara kemitraan akan
meningkatkan pendapatannya.
Umumnya petani transmigran tertarik untuk mengelola lahan usaha II secara
kemitraan agar memiliki akses ke pemilik modal dan teknologi. Hal ini sejalan dengan
pendapat mereka (89,2 %) pengelolaan lahan secara kemitraan sebaiknya
dikembangkan karena akan mempercepat mendapatkan uang tunai atau modal, dan
meningkatkan alih teknologi.
Pengelolaan lahan yang dilakukan oleh petani transmigran selama ini
umumnya dilakukan secara individu, pengelolaan secara bergotong royong sudah sulit
dilakukan lagi seperti pada awal penempatan transmigran, sehinga mereka berpikir
pengelolaaan secara bermitralah solusi yang tepat (Najiyati, 2001). Transmigran sejak
dari daerah asal memiliki kebiasaan gotong royong dalam mengelola lahannya.
Kebiasaan tersebut tetap diteruskan di lokasi transmigrasi khususnya pada awal
penempatan. Kebiasaan ini dapat menjadi dasar untuk melakukan kerjasama dengan
pihak lain termasuk dengan perusahaan mitra yang memiliki modal dan teknologi.
IV. KENDALA INVESTADI AGRIBISNIS
Sejak krisis ekonomi tahun 1997 hingga sekarang (2004), iklim investasi di Indonesia
tak kunjung membaik. Pencanangan tahun 2003 sebagai “tahun investasi” dapat dikatakan
belum menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang sektor konsumsi, bukan
sektor produksi dan investasi (Meilani, 2003). Menurut hasil diskusi dengan beberapa investor,
di Kabupaten Muaro Jambi umumnya kendala- kendala yang banyak dihadapi antara lain:
a. Teknis pengaturan investasi yang rumit dan berbelit-belit, prosedur dan tata cara pelayanan
yang tidak jelas sehingga waktu pelayanan tidak tepat.
b. Banyaknya kontak yang harus dilakukan dengan institusi yang berbeda-beda sehingga
memerlukan waktu yang relatif lama dan membutuhkan biaya besar menyebabkan biaya
yang diperlukan tidak jelas.
c. Informasi yang lengkap dan transparan belum dilakukan oleh pemerintah terhadap investor,
d. Iklim investasi yang belum kondusif,
e. Kepastian hukum yang tidak jelas,
f. Banyaknya pajak yang harus dibayar oleh investor (PPh, pajak pertambahan nilai/PPn),
g. Kondisi keamanan yang belum stabil, persyaratan yang cukup memberatkan dan berubahubah,
h. Gangguan keamanan yang belum dapat berhasil ditangani oleh pengusaha dan aparat
yang berwenang sehingga muncul penjarahan.
i. Proses pengurusan HGU yang tidak mudah dan memakan waktu panjang serta masa
berlaku yang relatif pendek.
j. Masih tumpang tindih dan ketidakselarasan peraturan dan perijinan, baik antar instansi baik
instansi pusat maupun daerah.
k. Tidak konsistennya kebijakan pemerintah seperti banyaknya retribusi
l. Permasalahan institusional seperti banyaknya biaya-biaya di luar pajak menjadi kendala
yang dirasakan oleh investor. Biaya-biaya di luar pajak, seperti perijinan, uang kalender,
maupun sumbangan-sumbangan lainnya.
Kawasan transmigrasi tidak saja memilki peluang tetapi juga memiliki kendala untuk
menjadi pusat pertumbuhan ekonomi melalui investasi agribisnis. Kendala tersebut antara lain
kurangnya modal yang dimiliki transmigran/petani, kurangnya informasi pasar, terbatasnya
akses ke lembaga keuangan baik pemerintah maupun swasta, sehingga menghambat petani
untuk mengembangkan usahataninya. Hal ini dapat dilihat pada lahan usaha II yang umumnya
belum diusahakan sehingga menunggu kerjasama dengan investor. Selain itu kurang
profesionalnya pengelolaan lembaga ekonomi seperti KUD sehingga tidak mampu memfasilitasi
pengadaan saprotan dalam jumlah besar. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya pengadaan
sarana produksi pertanian. Rendahnya kualitas SDM transmigran juga merupakan kendala
yang ada.
Kendala-kendala dari sisi petani adalah produksi yang dihasilkan petani tidak kontinyu
dan mutunya beragam, sumberdaya petani yang relatif rendah, teknologi yang dimiliki petani
sangat terbatas, sulitnya mengakes modal perbankan, petani sering menjual hasil produknya
ke pihak lain yang tidak memberi pinjaman modal, sehingga pengusaha kecil sulit memperoleh
bahan baku.
V. PENUTUP
Unit permukiman transmigrasi (UPT) di Kabupaten Muaro Jambi telah berkembang
menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan di sekitarnya dan telah memberikan
kontribusi besar dalam pembangunan daerah kabupaten ini misalnya kawasan transmigrasi Sei
Bahar dan Kumpeh. Program transmigrasi di kabupaten Muaro Jambi ke depan harus
dikembangkan dengan pola-pola yang sesuai dengan potensi kawasan yang telah ditetapkan
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Penggalakkan investasi di bidang agribisnis harus tetap dilakukan baik untuk
mengembangkan kawasan yang sudah ada ataupun kawasan yang akan dibangun. Investasi
agribisnis untuk membangun transmigrasi baru harus berorintasi pada komoditas unggulan
yang memiliki nilai kempetitif.
Kontribusi transmigrasi terhadap pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi harus
dijadikan dasar bagi prospek pengembangan transmigrasi ke depan. Pemerintah daerah
seyogyanya terus melakukan upaya penggalakan investasi agribisnis untuk pengembangan
kawasan transmigrasi, agar masyarakat transmigrasi yang sudah ada dapat meningkatkan
kesejahteraannya melalui kemitraan dan pengembangan usaha agribisnis.
DAFTAR PUSTAKA
Anharudin, 2002. Transmigrasi dalam Era otonomi Daerah, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Ketransmigrasian Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Jakarta.
BPS, 2002. Kabupaten Muaro Jambi Dalam Angka. Jambi.
BPS, 2001. Provinsi Jambi Dalam Angka. Jambi
Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2002. Statistik Perkebunan Provinsi Jambi, Jambi
Dit. Bina Sosial Budaya. Ditjen Bina Masyarakat Transmigrasi Deptrans dan PPH, 1998. Data
Unit Pembinaan Transmigrasi/Desa Transmigrasi yang Telah Diserahkan Kepada
Pemerintah Daerah sejak Pra-Pelita hingga Pelita IV, Jakarta.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, 2002. Laporan Tahunan Transmigrasi di
Provinsi Jambi, Jambi.
Najiati,dkk,2001. Studi Peluang Pengembangan Corporate Farming dan Agroestate Untuk
Kawasan Transmigrasi, Puslitbang Ketransmigrasian, Badan Litbang Ketenagakerjaan
dan Ketransmigrasian, Depnakertrans.RI. Jakarta.
Puslitbang Transmigrasi, 2002. Proseding Seminar Arah Kebijakan Transmigrasi 2004-2009,
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta.
Pusdatin, 2001. Laporan Profil Potensi Kawasan Transmigrasi Provinsi Jambi. Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta.
Priyono, dkk, 2001. Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi Pola Transmigrasi Umum Tanaman
Pangan dan Lahan Kering dan Basah, Puslitbangtrans, Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Jakarta.
Rukmini Dewi Nugroho, dkk, 2003. Studi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Investasi
Agribisnis di Kawasan Transmigrasi, Puslitbangtrans, Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Jakarta.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: